struktur upah

Menurut Permenaker No.1 tahun 2017  dan peraturan pemerintan no.78 tahun 2015 dinyatakan bahwa seluruh perusahaan yang berada di wilayah Repubik Indonesia wajib mempunyai Struktur dan Skala Upah. Menurut Permenaker no.1 Tahun 2017 dinyatakan batas akir perusahaan harus sudah memiliki struktur dan skala upah adalah pada tanggal 23 oktober 2017. 

Resiko jika tidak menyusun struktur dan skala upah.  Dan mengenai resiko tertuang dalam BAB V tentang sanksi Administratif, pasal 12 yaitu sebagai berikut:

• Teguran tertulis berupa peringatan tertulis atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengupahan.
• Pembatasan kegiatan usaha berupa sanksi administratif yang meliputi pembatasan kapasitas produksi baik berupa barang maupun jasa dalam waktu tertentu dan penundaan pemberian izin di salah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki proyek di beberapa lokasi.
• Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi berupa sanksi administratif untuk tidak menjalankan sebagian atau seluruh alat produksi baik berupa barang maupun jasa dalam waktu tertentu.
• Pembekuan kegiatan usaha berupa kegiatan administratif untuk menghentikan seluruh proses produksi barang dan jasa di perusahaan dalam waktu tertentu.